I. PENDAHULAN a. Latar Belakang Dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi Dharma Wanita Persatuan dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipandang perlu untuk melakukan penataan dan penyusunan kembali susunan pengurus Dharma Wanita Persatuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan mengadakan perubahan atas susunan pengurus dharma wanita persatuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Laut Masa Bhakti 2019 – 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilaksanakan rapat pembahasan kepengurusan Dharma Wanita Persatuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. b. Maksud dan Tujuan • Membahas dan menetapkan Susunan Pengurus serta Anggota Dharma Wanita Persatuan unsure unit Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang baru; • Meningkatkan keaktifan dan sinergi antara anggota istri-istri ASN di lingkungan dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; • Memastikan pembagian tugas bidang-bidang (bidang Pendidikan, Ekonomi, dan Sosila Budaya) berjalan dengan baik. II. DASAR KEGIATAN 1. Pentingnya keaktifan seluruh anggota DWP dalam mendukung kinerja Suami sebagai ASN; 2. Menyusun Kembali susunan Kepengurusan DWP Disnakertrans III. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN • Nama Kegiatan : Rapat pembahasan Susunan Anggota DWP unit Disnakertrans • Hari/Tanggal : Rabu, 14 Oktober 2026 • Waktu : Pukul 15.30 – Selesai • Tempat : Kantor Disnakertrans • Pimpinan Rapat : Penasehat DWP Unit Disnakertrans • Peserta Rapat : 26 Orang • Agenda Rapat 1. Pembukaan, sebagai MC Ny. Irmaningsih; 2. Menyanyikan Mars DWP oleh Ny. Hairiah; 3. Pembacaan Do’a oleh Ny. Hamida Harlan Z. Uda’a; 4. Arahan/Sambutan Penasehat DWP unit Disnakertrans oleh Ny. Rosdiana Panguale, SP., MP; 5. Penyusunan Draft nama-nama pengurus dan pembagian bidang-bidang diarahkan langsung oleh MC; 6. Sesi Tanya jawab dan masukan dari anggota dipimpin langsung oleh Ibu Penasehat 7. Istrahat 8. Penutup IV. HASIL PEMBAHASAN RAPAT a. Arahan Penasehat DWP Unit Disnakertrans: • Pentingnya keaktifan seluruh anggota DWP dalam mendukung Kinerja suami sebagai ASN di Lingkungan dan Organisasi ini berjalan dengan baik; • Meningkatkan Silaturahmi dan komunikasi antar anggota DWP Disnakertrans; • Menyusun kembali Susunan Kepengurusan DWP; • Diharapkan semua karyawati mendukung dan ikut dalam kepengurusan DWP; • Hendaknya dibuat program yang meningkatkan kapasitas/SDM ibu-ibu • Membahas permasalahan secara bersama dan menyepakatinya secara kekeluargaan. • Diharapkan agar setiap bulan seluruh pengurus dapat hadir dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan; • Menyarankan mengadakan denda bagi yang tidak hadir b. Susunan Anggota DWP Disnakertrans Disepakati Susunan Anggota Kepengurusan yang meliputi: No Jabatan/Struktur Organisasi Nama Pengurus Keterangan /Unsur Istri Dari 1 Ketua Ny. Roswita Dewi Fadly Bungsiang Istri Sekretaris PD 2 Wakil Ketua I Ny. Nurlela Saiful Hamid Istri Kabid 3 Wakil Ketua I Ny. Hamida Moh. Harlan Z. Uda’a Istri Kabid 4 Sekretaris Ny. Nurbaya Wisman Istri Pegawai 5 Wakil Sekretaris Ny. Nurbi’a B. Samina Pegawai Wanita 6 Bendahara Ny. Nur’Ain Saiful Lauende Istri Pegawai 7 Wakil Bendahara Nn. Suci A. Balike Pegawai Wanita Bidang Pendidikan 1 Ketua Ny. Anggraini Muh. Malik Pilanto Istri Pegawai 2 Wakil Ketua Nn. Sitti Naidah Pegawai Wanita 3 Anggota 1. Ny. Siti Rosmin 2. Ny. Risma H. Majalia 3. Ny. Sri Muli Yanti Pegawai Wanita Pegawai Wanita Pegawai Wanita Bidang Ekonomi 1 Ketua Ny. Nurwati Kusnadi Istri Pegawai 2 Wakil Ketua Ny. Momi Asrin Azis Istri Pegawai 3 Anggota 1. Ny. Rostin Maku 2. Ny. Hesti Burhan 3. Ny. Lia Sukuri 4. Ny. Wa Ode Atima Pegawai Wanita Pegawai Wanita Istri Pegawai Pegawai Wanita Bidang Sosial Budaya 1 Ketua Ny. Wirna Sandi Azhar Istri Pegawai 2 Wakil Ketua Ny. Salam Hi. Usman Hamid Pegawai Wanita 3 Anggota 1. Ny. Humaira Sofyan Akasa 2. Ny. Dian Novrianti Usman 3. Ny. Kamaria Istri Pegawai Pegawai Wanita Pegawai Wanita c. Tanya Jawab 1. Ny. Rahmania - Mengatakan bahwa dia belum bersedia sebagai pengurus tetapi tetap bersedia mengikuti semua kegiatan DWP 2. Ny. Rostin Maku - Apakah boleh karyawati tidak masuk kepengurusan DWP karena tidak wajib Tanggapan Ibu Kadis/Penaset - Diharapkan semua harus ikut masuk dalam kepengurusan Tanggapan Ny. Irmaningsih - Bahwa anggota DWP harus ASN dan termasuk PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu 3. Ny. Nurlela - Bagaimana bagi anggota DWP yang tidak hadir pada saat pertemuan rutin? Tanggapan Penasehat bahwa yang tidak hadir setiap pertemuan akan dikenakan denda Setelah pembahasan ditetapkan: - Bagi yang tidak hadir tanpa alasan ditetapka denda Rp. 250.000 - Bagi yang tidak hadir dengan alasan ditetapkan denda Rp. 25.000 V. PENUTUP a. Kesimpulan • Susunan Kepengurusan hasil rapat ini dituangkan dalam draft resmi untuk kemudian diusulkan untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banggai Laut; • Akan diadakan pertemuan rutin lanjutan tiap bulan dan akan dilaksanakan pada pecan/minggu ketiga dan tanggalnya akan ditentukan kemudian sesuai kesepakatan; • Harapannya agar susunan anggota yang baru dapat mendukung program kerja DWP unit Disnakertrans. Demikian Laporan hasil kegiatan rapat pembahasan susunan keanggotaan DWP Disnakertrans ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bahan tindak lanjut laporan pertanggungjawaban dan nantinya akan diinput di E-Reporting.

PERKUAT KINERJA ORGANISASI DAN CAPAIAN E-REPORTING, DWP BAPENDA PROVINSI BANTEN GELAR RAPAT EVALUASI KEGIATAN SERANG — Dalam rangka menyelaraskan program kerja serta mengukur efektivitas pelaksanaan administrasi organisasi, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Bapenda Provinsi Banten menyelenggarakan Rapat Evaluasi Kegiatan dan Pelaporan e-Reporting Bidang Sekretariat. Rapat ini dilaksanakan pada Rabu (21/10/2026) bertempat di Aula Kantor Bapenda Provinsi Banten, Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B, Palima, Kota Serang. Kegiatan yang berlangsung tertib dan penuh kehangatan ini dihadiri oleh 10 orang jajaran pengurus dan anggota DWP Bapenda Provinsi Banten. Rapat difokuskan pada peninjauan ulang serta inventarisasi seluruh rangkaian program kerja dan laporan e-Reporting yang telah berhasil diselesaikan hingga pertengahan bulan Oktober 2026. Dalam arahannya, Ketua DWP Bapenda Provinsi Banten, Ny. Risti Berly Natakusumah, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi, semangat, dan komitmen seluruh jajaran pengurus serta anggota yang telah berhasil merealisasikan hingga 70 kegiatan. Lebih lanjut, beliau memaparkan target organisasi untuk menuntaskan lebih dari 80 kegiatan hingga akhir tahun 2026. Beliau menekankan bahwa pencapaian target tersebut harus terus dilandasi oleh niat baik dan semangat mempererat tali silaturahmi. Melalui momentum rapat evaluasi ini, diharapkan para pengurus dan anggota DWP Bapenda Provinsi Banten semakin terdorong untuk menjadi sosok wanita yang berdaya, makin kompak, serta merasakan manfaat nyata dari iklim berorganisasi yang positif di lingkungan DWP Bapenda Provinsi Banten.

Pada tanggal 24–25 Oktober 2026, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten berpartisipasi meramaikan gelaran Turnamen Voli Piala Gubernur Banten yang berlangsung di kawasan Perumahan Graha, Kota Serang, dengan membuka stan pada ajang Bazaar UMKM. Keikutsertaan ini merupakan komitmen dan aksi nyata DWP DKP Provinsi Banten dalam mendukung pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat melalui jalur UMKM. Melalui sajian kuliner yang dipasarkan selama turnamen berlangsung, DWP DKP tidak hanya ikut mempromosikan produk olahan makanan lokal, tetapi juga memperluas jangkauan konsumen dan menggerakkan potensi usaha mikro di lingkungan Provinsi Banten. Selain menjadi sarana promosi dan penjualan produk, momentum bazaar ini juga menjadi wadah silaturahmi, mempererat kebersamaan antar-anggota DWP DKP, serta memperkuat hubungan baik dengan masyarakat luas yang hadir menyaksikan turnamen. Melalui partisipasi dalam Bazaar UMKM Turnamen Voli Piala Gubernur Banten 2026 ini, DWP DKP Provinsi Banten berharap dapat terus berkontribusi secara konsisten dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat, penguatan UMKM lokal, serta menyukseskan berbagai kegiatan positif di wilayah Provinsi Banten.

Rapat Koordinasi Dharma Wanita Persatuan (DWP) BPS RI dilaksanakan secara daring pada Rabu, 21 Oktober 2026, pukul 09.00 WIB hingga selesai. Pengurus DWP BPS Kabupaten Cianjur mengikuti kegiatan secara bersama-sama melalui Zoom di Ruang Pangrango BPS Kabupaten Cianjur, sedangkan kegiatan luring diselenggarakan di Gedung Lantai 10 Badan Pusat Statistik. Kegiatan ini diikuti oleh lima orang pengurus DWP BPS Kabupaten Cianjur, yaitu Ibu Mufidah, Ibu Linda, Ibu Desy, Ibu Risma, dan Ibu Fetty. Mengusung tema "Wujud Nyata Program Kerja Prioritas DWP dalam Setiap Kegiatan Menuju Indonesia Emas 2045", pertemuan ini menjadi sarana koordinasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun DWP sekaligus evaluasi pelaksanaan program kerja tahun 2026. Kegiatan diisi dengan pemaparan evaluasi program kerja tahun 2026 yang telah dilaksanakan pada empat bidang, yaitu Bidang Ekonomi, Bidang Pendidikan, Bidang Sosial dan Budaya, serta Bidang Kesehatan. Dalam kegiatan ini, Ketua DWP BPS RI, Rahmi Aprilana Moh. Edy Mahmud, bersama narasumber Gusmiati Ateng Hartono, turut menjadi bagian dari agenda pertemuan. Evaluasi dilakukan untuk meninjau pelaksanaan program, mengidentifikasi hal-hal yang perlu ditingkatkan, serta memperkuat koordinasi agar program kerja DWP dapat berjalan lebih optimal dan selaras dengan prioritas organisasi. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh program kerja DWP tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan sesuai dengan rencana. Selain itu, koordinasi dan sinergi antar pengurus diharapkan semakin kuat sehingga setiap bidang dapat menjalankan program secara berkesinambungan dan memberikan manfaat nyata bagi anggota maupun masyarakat, sejalan dengan upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Dharma Wanita Persatuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan

Dharma Wanita Persatuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan kegiatan
Bidang : Sekretariat
Program Kerja : Pembinaan Hubungan Keluar - Rapat

Keterangan Program :
1. Peneyelenggara : Dharma Wanita Persatuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Hari / Tanggal : Jumat, 02 Oktober 2026
3. Pukul : 08:00 WIB – selesai
4. Peserta : Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ny. dr. Madinahtul Dhofir Rosidi beserta seluruh anggota.

Susunan Acara :
1. Pembukaan
Kegiatan fiawali dengan pembacaan basmalah bersama-sama yang dipandu oleh MC, Ny. Dra. Endah Sukaryani
2. Menyayikan Hymne dan Mars DWP yang dipimpin oleh Ny. Yodo Pramono
3. Do'a yang dipimpin oleh Ny. Adella Kurnia Hayati dengan harapam agar kegiatan berrjalan dengan lancar dan membawa keberkahan serta manfaat bagi seluruh peserta rapat
4. Pembacaan Absensi dan surat masuk beserta surat keluar uang disampaikan oleh Sekretaris II, Nn. Devy Intan Kurfani dengan rincian sebagai berikut, Jumlah yang hadir ada 20 Orang dari 25 undangan dengan rincian sebagai berikut : yang Ijin : 3 Orang dan tanpa keterangan sebanyak 2 Orang. Sedangkan untuk surat masuk ada 2 pucuk surat dan 0 pucuk surat keluar. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan notula bulan lalu oleh sekretaris
5. Laporan dari bendaharan dan masing-masing bidang, mulai dari bidang Pendidikan Ny. Budi Cahyono, Bidang ekonomi Ny. Rindang El Nabila, dan Bidang Sosial Budaya yang disampaikan oleh Dessiva Sari Astuti
6. Pengarahan dari Ibu Ketua DWP Kabupaten Pamekasan Ny. dr. Madinahtul Dhofir Rosidi.
7. Pengisian, penyampaian materi oleh Bapak Vian (narasumber dari Pegadaian Syariah Pamekasan) tentang Mekanisme Gadai dan Penjualan Emas.
8. Lain – lain.
9. Sesi foto Bersama.
10.Penutup.

Dalam pertemuan kali ini Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ny. dr. Madinahtul Dhofir Rosidi menyampaikan tentang Influenza A: Kenali, Cegah, Lindungi Keluarga yang menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit influenza A, mengenali gejalanya, memahami cara penularannya, serta melakukan langkah pencegahan agar kesehatan keluarga tetap terjaga. Influenza A merupakan infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan dapat menyerupai pilek biasa maupun COVID-19. Oleh karena itu, masyarakat perlu memperhatikan perkembangan gejala dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila diperlukan.

Pemeriksaan medis, termasuk pemeriksaan laboratorium dalam kondisi tertentu, dapat membantu memastikan penyebab penyakit. Pencegahan influenza A dapat dimulai dari lingkungan keluarga.

Beberapa langkah yang perlu diterapkan antara lain :
1. Menggunakan masker ketika sakit.
2. Menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin
3. Mencuci tangan secara teratur.
4. Menjaga kebersihan lingkungan.
5. Memastikan ventilasi udara di dalam rumah berjalan dengan baik

Anggota keluarga yang sedang sakit sebaiknya mengurangi kontak dekat dengan orang lain untuk mencegah penularan. Diharapkan, anggota Dharma Wanita Persatuan semakin peduli terhadap kesehatan diri sendiri dan keluarga. Penerapan kebiasaan hidup bersih dan sehat secara konsisten menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko penularan dan melindungi anggota keluarga yang rentan.

Setelah pengarahan dari Ny. dr. Madinahtul Dhofir Rosidi selesai maka dilanjutkan dengan pengisian materi dari Pegadaian yang disampaikan oleh Bapak Vian. Dalam kehidupan sehari-hari, pengelolaan keuangan keluarga merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan. Setiap keluarga perlu memiliki kemampuan dalam mengatur pendapatan, memenuhi kebutuhan rumah tangga, menyiapkan dana darurat, serta merencanakan masa depan. Salah satu bentuk pengelolaan keuangan yang dapat dipertimbangkan adalah pemanfaatan aset yang dimiliki, termasuk emas. Beliau memberikan wawasan mengenai pemanfaatan emas sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi, baik untuk memperoleh dana tunai melalui mekanisme gadai maupun untuk mendapatkan uang melalui penjualan emas.

Pegadaian Syariah menjadi salah satu alternatif layanan keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan dana dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Melalui pemahaman yang baik mengenai mekanisme gadai dan penjualan emas, anggota Dharma Wanita Persatuan diharapkan mampu mengambil keputusan keuangan secara lebih bijaksana, terencana, dan bertanggung jawab.

Gadai emas merupakan layanan pembiayaan dengan menjadikan emas sebagai barang jaminan. Emas tersebut dapat berupa perhiasan maupun bentuk emas lainnya sesuai dengan ketentuan layanan yang berlaku. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh dana tanpa harus langsung menjual emas yang dimiliki. Dalam prinsip syariah, gadai dikenal dengan istilah rahn, yaitu penahanan barang bernilai sebagai jaminan atas kewajiban tertentu. Barang jaminan digunakan untuk memberikan kepastian bagi pihak yang memberikan pembiayaan, sementara pemilik barang tetap memiliki hak kepemilikan atas emas tersebut. Gadai emas dapat menjadi pilihan ketika seseorang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan, kebutuhan rumah tangga, atau keperluan lain yang telah dipertimbangkan. Namun, keputusan menggadaikan emas perlu dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan kemampuan mengembalikan dana sesuai ketentuan perjanjian.

Pegadaian Syariah menjalankan layanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan kejelasan akad, keterbukaan biaya, dan keadilan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi. Dalam mekanisme gadai, terdapat barang jaminan, kewajiban yang harus diselesaikan, serta ketentuan mengenai biaya pemeliharaan atau penyimpanan sesuai akad yang digunakan. Salah satu prinsip penting adalah menghindari praktik riba. Dalam gadai syariah, biaya yang dikenakan perlu didasarkan pada ketentuan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, bukan sekadar bunga atas pinjaman. Nasabah perlu memahami jenis akad, besaran biaya, jangka waktu, dan kewajiban pembayaran sebelum menyetujui transaksi. Keterbukaan informasi sangat diperlukan agar nasabah mengetahui hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, setiap transaksi hendaknya dilakukan melalui prosedur resmi dan disertai pemahaman yang cukup mengenai seluruh ketentuan yang berlaku.

Secara umum, proses gadai emas dimulai dengan membawa emas dan dokumen identitas yang dipersyaratkan ke kantor atau layanan Pegadaian Syariah. Emas kemudian diperiksa dan ditaksir untuk menentukan nilai taksiran berdasarkan karakteristik, kadar, berat, serta ketentuan penilaian yang berlaku. Berdasarkan hasil penaksiran, pihak Pegadaian menentukan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan. Nilai pembiayaan tidak selalu sama dengan harga jual emas di pasaran karena terdapat kebijakan penaksiran dan batas pembiayaan tertentu. Sebelum menyetujui transaksi, nasabah perlu menanyakan jumlah dana yang diterima, biaya administrasi apabila ada, biaya pemeliharaan atau penyimpanan, jangka waktu, serta prosedur pelunasan dan perpanjangan. Nasabah juga perlu memastikan bahwa seluruh ketentuan tercantum secara jelas dalam dokumen transaksi. Kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban sangat penting. Apabila nasabah tidak menyelesaikan kewajiban sesuai perjanjian, dapat berlaku prosedur penyelesaian barang jaminan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, gadai sebaiknya digunakan sebagai solusi keuangan yang direncanakan, bukan sebagai kebiasaan untuk memenuhi pengeluaran konsumtif yang tidak mendesak.

Selain menggadaikan emas, masyarakat dapat mempertimbangkan penjualan emas untuk memperoleh dana. Berbeda dengan gadai, penjualan emas berarti pemilik menyerahkan emas kepada pembeli dan menerima pembayaran sesuai kesepakatan transaksi. Setelah transaksi penjualan selesai, emas tersebut tidak lagi menjadi milik penjual. Harga emas dapat berubah mengikuti kondisi pasar, jenis emas, kadar, berat, dan kebijakan pembelian yang berlaku. Harga pembelian kembali atau buyback juga dapat berbeda dari harga ketika emas pertama kali dibeli. Pada perhiasan, nilai jual dapat dipengaruhi oleh kadar emas, berat bersih, serta ketentuan penilaian yang diterapkan oleh pihak pembeli.

Sebelum menjual emas, masyarakat perlu membandingkan harga yang ditawarkan, memastikan keaslian dan berat emas, serta memahami biaya atau potongan yang mungkin berlaku. Transaksi sebaiknya dilakukan melalui layanan resmi dengan bukti transaksi yang jelas. Penjualan emas dapat dipertimbangkan apabila dana memang dibutuhkan dan pemilik tidak berencana mempertahankan aset tersebut. Namun, keputusan menjual perlu mempertimbangkan tujuan keuangan jangka panjang, sebab emas yang telah dijual tidak dapat diperoleh kembali tanpa melakukan pembelian baru. Perbedaan utama antara gadai dan penjualan emas terletak pada kepemilikan aset dan kewajiban setelah transaksi.

Dalam gadai, emas dijadikan jaminan untuk memperoleh dana dan pada prinsipnya dapat diambil kembali setelah kewajiban diselesaikan sesuai perjanjian. Sementara itu, dalam penjualan, emas berpindah kepemilikan kepada pembeli dan penjual menerima uang hasil transaksi. Gadai lebih sesuai dipertimbangkan apabila kebutuhan dana bersifat sementara dan pemilik ingin mempertahankan emasnya. Sebaliknya, penjualan dapat menjadi pilihan apabila pemilik bersedia melepaskan aset tersebut untuk memenuhi kebutuhan keuangan. Keduanya memiliki konsekuensi yang berbeda. Gadai menimbulkan kewajiban pelunasan beserta biaya yang berlaku, sedangkan penjualan menghilangkan kepemilikan atas emas. Oleh sebab itu, keputusan perlu disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan keuangan, dan tujuan pemilik aset.

Materi yang disampaikan oleh Bapak Vian dalam pertemuan Dharma Wanita Persatuan memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan emas melalui layanan gadai dan penjualan di Pegadaian Syariah. Gadai emas dapat menjadi alternatif untuk memperoleh dana dengan tetap mempertahankan kepemilikan emas, sedangkan penjualan emas merupakan cara memperoleh dana dengan melepaskan aset tersebut. Pemahaman terhadap prinsip syariah, mekanisme penaksiran, biaya, jangka waktu, serta hak dan kewajiban nasabah merupakan hal penting sebelum melakukan transaksi. Anggota Dharma Wanita Persatuan diharapkan dapat menerapkan pengetahuan ini dalam mengelola keuangan keluarga secara bijaksana.Dengan perencanaan keuangan yang baik, emas dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen pendukung kebutuhan keluarga. Setiap keputusan sebaiknya didasarkan pada kebutuhan yang nyata, kemampuan finansial, keterbukaan informasi, serta pertimbangan manfaat dan risikonya. Dengan demikian, pemanfaatan layanan Pegadaian Syariah dapat dilakukan secara lebih terarah dan bertanggung jawab

LAPORAN BIDANG SOSIAL BUDAYA DWP UP DISKOMINSTA KOTA MAGELANG MENGIKUTI PELATIHAN MEMBUAT TUMBLER HOLDER
Hari/Tanggal : Selasa, 27 Oktober 2026
Jam: 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
Narasumber : Putri Prasetianti ( Jora Accessories )
Susunan acara
1. Pembukaan dan doa
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars dan Hymne DWP
3. Sambutan
4. Kegiatan pembuatan tumbler holder
5. Penutup
Uraian Kegiatan
* Sambutan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Magelang
Mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu Anggota DWP Kota Magelang
Kegiatan dilaksanakan dengan tujuan mendukung program pemerintah:
a. Meningkatkan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial.
b. Membangun kesadaran literasi kepada masyarakat
c. Meningkatkan Indeks literasi gemar membaca, pengetahuan, wawasan yang lebih baik melalui perpustakaan
d. Memotivasi masyarakat agar memanfaatkan keberadaan perpustakaan di daerah masing-masing sebagai sumber pengetahuan dan ketrampilan yang bermanfaat
* Pelatihan membuat Tumbler Holder yang dipandu oleh Putri Prasetianti (Jora Accessories)
Bahan dan alat : Tali paracord 2 warna, hiasan gantungan,gunting, isolasi, korek api
Penutup
Demikian laporan kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
Magelang,27 Oktober 2026

Nama Kegiatan : Pertemuan Rutin Bulan Oktober 2026 DWP Kabupaten Bengkulu Utara Judul Kegiatan : Sosialisasi/Penyuluhan tentang Dokumen Persyaratan untuk perjalanan ke luar Negeri. Laporan Kegiatan : Dharma Wanita Persatuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara menghadiri undangan pertemuan rutin bulan Oktober yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bengkulu Utara, Pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2026, dimulai pada Pukul 09.00 sampai pukul 11.00 WIB. bertempat di Aula Sekretariat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bengkulu Utara. Jumlah peserta yang hadir lebih kurang 100 orang yang terdiri dari Ketua, Pengurus dan Anggota dari DWP Unit/Badan/Kantor/Instansi Vertikal dan DWP Kecamatan se-Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun Petugas Pertemuan Rutin bulan Agustus ini adalah dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun Pihak yang terlibat Adalah 1. Ketua DWP Kabupaten Bengkulu Utara Ny. Eyi Fitriyansyah, Wakil Ketua 1 Ny. Cut Bari, Wakil Ketua 2 Ny. Iin Alfian dan Wakil Ketua 3 Ny. Meiliani Ramadanus 2. Pengurus dan Anggota. 3. Nara sumber Bapak Eko Heri Susanto, ST dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara. Acara diawali dengan 1. Pembukaan 2. Pembacaan doa 3. Menyanyikan lagu Mars Dharma wanita 4. Sambutan ketua DWP Kabupaten Bengkulu Utara yang Ny. Eyi Fitriayansyah. Dalam arahannya beliau mengucapkan terimakasih kepada anggota yang telah hadir pada pertemuan rutin bulanan ini, Acara kemudian dilanjutkan ke acara inti pada pertemuan rutin bulan ini yaitu 5. Pemaparan Sosialisasi/Penyuluhan tentang Dokumen Persyaratan untuk perjalanan ke luar Negeri oleh Bapak Eko Heri Susanto, ST. dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam Paparannya, Beliau menjelaskan bahwa sosialisasi ini dilaksanakan untuk Meningkatnya mobilitas masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan ke luar negeri—baik untuk tujuan wisata, pendidikan, bisnis, maupun bekerja—menuntut pemahaman yang baik mengenai regulasi keimigrasian. Kurangnya informasi mengenai kelengkapan dokumen sering kali menyebabkan penolakan keberangkatan (deportasi/refusal of entry), kendala di bandara, hingga risiko menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Adapun tujuan dari sosialisasi ini Adalah untuk : 1. Memberikan pemahaman mendasar mengenai dokumen resmi perjalanan antarnegara. 2. Mengedukasi masyarakat tentang perbedaan prosedur sesuai tujuan kunjungan. 3. Mencegah praktik pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural/ilegal. 4. Memberikan panduan praktis alur keberangkatan di bandara dan langkah pelindungan WNI. Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak melakukan perjalanan melintasi batas negara wajib memiliki dua dokumen berikut: 1. Dokumen Utama (Wajib Ada) yaitu Paspor Republik Indonesia, Paspor adalah dokumen identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI dan Visa (Izin Masuk Negara Tujuan), Visa adalah dokumen izin resmi yang diberikan oleh negara tujuan kepada warga negara asing untuk memasuki dan tinggal sementara di wilayahnya. Serta 2. Dokumen Pendukung (Sesuai Tujuan) yaitu Wisata: Tiket pesawat pulang-pergi (PP), bukti pemesanan hotel, dan bukti dana secukupnya, Studi: Surat penerimaan sekolah/kampus (Letter of Acceptance) dan Visa Pelajar, Bekerja (PMI): Visa Kerja resmi, Perjanjian Kerja, dan pendaftaran resmi di BP2MI. Adapun Poin Penting & Imbauan yang perlu dipahami yaitu : 1. Waspada Penipuan / TPPO: Dilarang keras berangkat bekerja menggunakan visa turis/wisata karena berisiko tinggi terkena masalah hukum dan eksploitasi, 2. Lapor Diri: Saat tiba di negara tujuan, lakukan Lapor Diri secara online melalui peduliwni.kemlu.go.id agar keberadaan Anda terdata oleh KBRI/KJRI setempat untuk perlindungan darurat. Pemateri menjelaskan bahwa untuk Melakukan perjalanan ke luar negeri memerlukan persiapan matang dan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku, baik hukum Republik Indonesia maupun hukum negara tujuan. Pemenuhan dokumen yang legal dan lengkap bukan hanya sekadar formalitas, melainkan bentuk pelindungan diri bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat mengenai dokumen wajib, prosedur resmi, dan aspek perlindungan Hukum WNI di luar negeri. Rekomendasi Tindak Lanjut Penyuluhan: 1. Menyebarkan brosur/pamflet ringkas mengenai syarat M-Paspor dan pencegahan TPPO di tingkat desa/kelurahan. 2. Berkoordinasi aktif dengan BP2MI lokal untuk verifikasi informasi lowongan kerja luar negeri. Acara berjalan dengan sangat aktif dan kondusif dimana semua ikut berpean aktif dan antusias mengikuti jalannya acara dari awal sampai dengan akhir, hal inilah yang tentunya menjadi harapan kita bersama dan melalui pertemuan ini, diharapkan pelaksanaan program kerja DWP di Kabupaten Bengkulu Utara dapat menjadi organisasi yang modern, efektif, dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Sosialisasi yang telah didapat oleh anggota DWP di setiap pertemuan rutin juga diharapkan dapat menjadi sumber Informasi agar Masyarakat lebih mudah mendapatkan data yang akurat, cepat, dan informatif mengenai kontribusi serta capaian nyata yang telah dilakukan oleh DWP di daerah serta Efektivitas dan Keberlanjutan Program dimana Pelaporan yang terukur memastikan seluruh program pemberdayaan masyarakat berjalan lebih tepat sasaran, efisien, dan memiliki dampak jangka panjang yang jelas. Acara pertemuan rutin kemudian ditutup dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan ramah tamah dalam suasana yang penuh kehangatan.

DWP Unsur Pelaksana DP3APPKB Kabupaten Karanganyar khususnya program bidang pendidikan melaksanakan kegiatan Beauty Class dengan narasumber dari Tim Wardah Solo. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2026 bertempat di Aula DP3APPKB dengan materi tentang tips-tips dan tahap-tahap make up untuk sehari-hari. Anggota sangat antusias sekali dengan banyaknya pertanyaan kepada narasumber. Kegiatan dimulai pada pukul 10.00 dan selesai pada pukul 11.30.

Tana Toraja – Setelah melaksanakan kegiatan Jumat Bersih, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja melanjutkan aktivitas dengan kegiatan Senam Jantung Sehat pada Jumat, 30 Oktober 2026, bertempat di halaman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag Tana Toraja bersama pengurus dan anggota DWP serta ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja. Senam Jantung Sehat berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk menjaga kesehatan jantung, meningkatkan kebugaran tubuh, serta membangun kesadaran akan pentingnya menerapkan pola hidup sehat. Selain memberikan manfaat bagi kesehatan fisik, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan meningkatkan keakraban antara pengurus dan anggota DWP dengan ASN di lingkungan Kantor Kemenag Tana Toraja. Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat hidup sehat terus tumbuh dan menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari. Dengan tubuh yang sehat dan bugar, seluruh ASN diharapkan dapat menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sehat jantungnya, bugar tubuhnya, semangat pengabdiannya!

Kegiatan Rapat Kerja Bulan Oktober DWP Kabupaten Boyolali Hari, Tanggal: Jumat, 9 Oktober 2026 Waktu: 08.00 sampai dengan selesai Tempat: Ruang Cempaka Setda Kab Boyolali Keterangan: Seragam Batik DWP dengan memakai Pin Materi yang disampaikan terkait dengan Sosialisasi B2SA Definisi B2SA: Konsep konsumsi pangan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga memenuhi kecukupan gizi melalui prinsip Beragam (sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral dari berbagai jenis bahan pangan), Bergizi Seimbang (sesuai kebutuhan tubuh dan usia), serta Aman (bebas dari cemaran kimia, fisik, maupun biologis). Pentingnya Diversifikasi Pangan: Mengurangi ketergantungan pada satu jenis bahan pokok (misalnya beras) dengan memanfaatkan potensi pangan lokal seperti singkong, ubi jalar, jagung, sagu, dan pisang. Penerapan Piring Makanku: Panduan porsi makan ideal dalam satu piring yang terdiri dari 1/3 lauk-pauk, 1/3 makanan pokok, serta 1/3 buah-buahan dan sayura Keamanan Pangan: Pentingnya memperhatikan tanggal kadaluarsa, kebersihan alat masak, serta pemilihan bahan pangan segar yang bebas pengawet berbahaya. Bahaya Minyak Jelantah: Penggunaan minyak goreng secara berulang (jelantah) berdampak buruk bagi kesehatan (memicu kolesterol tinggi, kanker, dan gangguan pencernaan). Selain itu, membuang jelantah sembarangan ke saluran air atau tanah dapat merusak ekosistem dan mencemari sumber air bersih. Solusi Pengelolaan (Pemanfaatan): Dijadikan Produk Non-Konsumsi: Minyak jelantah dapat diolah kembali menjadi produk bernilai ekonomis seperti sabun cuci padat/cair atau lilin aromaterapi. Disetorkan ke Bank Sampah / Pengepul Khusus: Mengumpulkan minyak jelantah dalam wadah bersih untuk kemudian diserahkan ke bank sampah atau komunitas peduli lingkungan agar diproses menjadi biodiesel.